Jakarta, 18 November 2026 – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mendorong agar persoalan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyelesaian tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah polemik terus berkembang di ruang publik. Persoalan dokumen pendidikan pejabat negara menjadi perhatian karena berkaitan dengan transparansi informasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Mahfud menekankan pentingnya pendekatan yang berlandaskan fakta dan ketentuan hukum agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak memiliki dasar pembuktian. Kejelasan mengenai persoalan tersebut diharapkan dapat mengakhiri perdebatan yang selama ini muncul di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia TV pada Selasa (17/11), Mahfud menyatakan bahwa penyelesaian persoalan ijazah Gibran tidak cukup dilakukan melalui pembenahan administrasi semata. Ia menilai perlu ada pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh pejabat atau lembaga terkait. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu institusi yang disorot karena memiliki kewenangan dalam pemeriksaan persyaratan pencalonan peserta pemilihan umum. Mahfud menegaskan bahwa dorongannya bukan didasarkan pada kemarahan atau sentimen terhadap lembaga tertentu, melainkan keinginan memperkuat kepatuhan terhadap hukum. Menurutnya, pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
Mahfud juga menyinggung hasil pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang setara dengan jenjang sekolah menengah atas sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pemilu. Sementara itu, MA melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diterbitkan untuk Gibran. Mahfud menilai kedua putusan tersebut memiliki arti penting dalam menentukan langkah hukum berikutnya. Meski demikian, temuan mengenai dokumen administrasi tetap perlu dibedakan dari pembuktian unsur kesengajaan maupun pertanggungjawaban pidana seseorang.
Selain menyoroti putusan pengadilan, Mahfud mendorong kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada Markas Besar Polri mengenai dugaan tindak pidana dalam persoalan tersebut. Ia berpandangan bahwa laporan tersebut layak diperiksa lebih lanjut karena terdapat sejumlah indikasi yang perlu dijelaskan melalui mekanisme penegakan hukum. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat tindakan yang melanggar ketentuan pidana, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan bagaimana proses penerbitan dokumen dilakukan. Mahfud juga mengingatkan pentingnya keterbukaan lembaga negara dalam menjalankan kewenangan administratif, terutama yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik. Namun, penetapan adanya tindak pidana dan pihak yang bersalah tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum serta pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah.
Perkembangan persoalan tersebut turut mendapat perhatian setelah pemerintah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa pencabutan dokumen merupakan konsekuensi administratif dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Mahfud menilai tindak lanjut administratif tersebut belum tentu mengakhiri seluruh persoalan apabila masih terdapat dugaan pelanggaran lain yang perlu diperiksa. Karena itu, ia berharap penyelesaian dilakukan secara menyeluruh dengan tetap menghormati kewenangan setiap lembaga negara. Penanganan yang transparan dan berdasarkan bukti diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara, serta mencegah munculnya persoalan serupa dalam proses pemilihan pejabat publik pada masa mendatang.






