newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 25 September 2026 – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa upaya menjaga perdamaian di Jalur Gaza harus berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan masyarakat Palestina. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan posisi tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai pemulihan awal Gaza di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Rabu, 23 September 2026 waktu setempat. Indonesia menilai perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai berhentinya kekerasan, tetapi juga harus memungkinkan masyarakat Gaza kembali menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Karena itu, penghentian kekerasan, gencatan senjata, dan akses bantuan kemanusiaan ditempatkan sebagai kebutuhan mendesak. Pada saat yang sama, pemulihan jangka panjang dinilai perlu mulai dipersiapkan.
Sugiono menekankan bahwa masyarakat Gaza tidak boleh menunggu terlalu lama untuk memperoleh pemulihan setelah menghadapi konflik berkepanjangan. Indonesia memandang bantuan kemanusiaan harus menjangkau kebutuhan mendesak sekaligus menjadi bagian dari proses membangun kembali kehidupan masyarakat. Pemulihan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan kebutuhan publik lainnya menjadi bagian penting dalam tahapan tersebut. Infrastruktur yang rusak juga membutuhkan dukungan sumber daya dan pasokan dalam jumlah memadai agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan. Pendekatan ini diharapkan membuat proses perdamaian memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh warga Palestina.
Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyerukan masuknya bantuan kemanusiaan, pelaksanaan gencatan senjata, dan penghentian pembunuhan di Gaza. Seruan itu disampaikan Sugiono dalam pertemuan tingkat menteri kelompok delapan negara Arab dan Islam di New York pada 21 September. Forum tersebut melibatkan Indonesia bersama Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan. Indonesia mendorong negara-negara tersebut mempertahankan koordinasi dan menyampaikan sikap yang kuat dalam mendukung proses perdamaian Palestina. Diplomasi internasional dinilai perlu menghasilkan kemajuan konkret bagi masyarakat yang terdampak konflik.
Dalam pembahasan pemulihan Gaza, Sugiono turut menyinggung peran Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau NCAG yang terkait dengan Dewan Perdamaian. Menurut posisi yang disampaikan Indonesia, lembaga tersebut dapat memainkan peran dalam mendorong langkah nyata menuju pemulihan Gaza. Namun, proses pembangunan kembali tetap harus menempatkan masyarakat Palestina sebagai pihak utama yang menentukan masa depannya. Dukungan internasional karena itu diarahkan untuk memperkuat kapasitas Palestina, bukan menggantikan kepemilikan mereka terhadap proses pemulihan. Prinsip tersebut menjadi salah satu bagian penting dari sikap Indonesia dalam pembahasan mengenai fase pascakonflik.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas langkah menuju fase pemulihan Gaza yang dikaitkan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Fokus pembicaraan tidak hanya diarahkan pada penghentian konflik, tetapi juga bagaimana kehidupan masyarakat dapat dipulihkan secara bertahap. Indonesia menilai keberlanjutan proses tersebut membutuhkan dukungan internasional yang terkoordinasi dan sumber daya yang mencukupi. Rekonstruksi infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan besar mengingat kerusakan yang terjadi selama konflik. Pemulihan penghidupan masyarakat juga dipandang penting agar warga Gaza dapat kembali membangun kehidupan secara mandiri.
Sikap yang disampaikan di New York melanjutkan posisi Indonesia yang sebelumnya mendukung rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza. Pemerintah menempatkan pemulihan masyarakat sipil, pembangunan institusi, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina sebagai bagian dari agenda tersebut. Indonesia juga tetap mengaitkan penyelesaian konflik dengan upaya mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia berupaya mempertahankan keterlibatan diplomatik bersama negara dan mitra lain yang membahas penyelesaian konflik. Pendekatan itu menjadi bagian dari agenda luar negeri Indonesia terkait perkembangan di Timur Tengah.
Sugiono memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB 2026 di New York dan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi sejak awal pekan. Ia dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB pada Sabtu malam, 26 September, waktu setempat. Isu Palestina menjadi salah satu persoalan internasional yang terus dibawa Indonesia dalam rangkaian diplomasi tersebut. Pemerintah menekankan bahwa terciptanya perdamaian perlu disertai langkah konkret untuk mengembalikan layanan dasar, infrastruktur, dan penghidupan masyarakat Gaza. Dengan pendekatan itu, Indonesia mendorong agar proses perdamaian tidak berhenti pada penghentian kekerasan, tetapi berlanjut menuju pemulihan kehidupan masyarakat Palestina secara nyata.
