newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan tanda tangan dukungan. Langkah tersebut berkaitan dengan dorongan sejumlah pihak agar parlemen membahas persoalan konstitusional yang diperdebatkan mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Pengumpulan tanda tangan dinilai sebagai salah satu upaya membangun dukungan politik untuk membawa persoalan tersebut ke mekanisme resmi DPR. Meski demikian, dukungan sejumlah legislator belum berarti bahwa DPR telah menyetujui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Usulan tersebut tetap harus melalui persyaratan dan tahapan yang diatur dalam konstitusi serta tata tertib parlemen.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui hak tersebut, DPR dapat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, maupun dugaan pelanggaran tertentu yang berkaitan dengan presiden atau wakil presiden. Dalam konteks pemberhentian pejabat negara, mekanisme ini memiliki hubungan dengan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Namun, penggunaannya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan politik atau dukungan informal dari anggota parlemen. Diperlukan proses pengajuan, pembahasan, dan pengambilan keputusan sesuai aturan yang berlaku agar usulan dapat memperoleh kedudukan resmi.
Munculnya dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat tidak terlepas dari polemik mengenai proses pencalonan Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah pihak sebelumnya mempertanyakan dasar hukum dan aspek etika yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya. Perdebatan tersebut kembali mengemuka setelah muncul perkembangan hukum mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Gibran. Meski demikian, persoalan administratif atau putusan pengadilan mengenai dokumen tertentu tidak secara otomatis menyebabkan seorang wakil presiden kehilangan jabatannya. Setiap dugaan yang dijadikan dasar usulan pemberhentian tetap harus diuji melalui mekanisme konstitusional dan pembuktian hukum yang berlaku.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengonfirmasi bahwa jumlah anggota dewan yang menandatangani usulan tersebut telah mencapai sekitar 50 orang pada Selasa siang. Mardani sebelumnya memperlihatkan dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat yang memuat daftar nama dan tanda tangan anggota DPR. Dalam dokumen yang diperlihatkan kepada publik, nama Mardani tercantum pada urutan pertama. Ia menjelaskan bahwa dukungan berasal dari berbagai fraksi dan jumlah penandatangan terus bertambah sejak Senin malam. Mardani juga memastikan surat pengusulan telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pimpinan parlemen telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Puan menjelaskan bahwa DPR akan terlebih dahulu mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi sebelum menentukan langkah berikutnya. Menurutnya, setiap aspirasi yang masuk harus diproses dengan memperhatikan tata tertib DPR dan ketentuan konstitusi. Pimpinan DPR juga akan mencermati mekanisme pengajuan serta dukungan politik yang diperlukan agar usulan tersebut dapat dibahas secara resmi. Dengan demikian, penyerahan dokumen yang telah ditandatangani puluhan anggota dewan masih merupakan tahap awal dari proses yang lebih panjang.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat memerlukan dukungan anggota DPR dan harus memenuhi persyaratan dalam proses pengambilan keputusan. Apabila usulan memenuhi ketentuan awal, pimpinan DPR dapat membawanya ke tahapan pembahasan sesuai tata tertib parlemen. Penggunaan hak tersebut memerlukan persetujuan dalam rapat paripurna dengan ketentuan kehadiran dan jumlah suara yang telah ditetapkan. Apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden, proses selanjutnya juga harus mengikuti mekanisme konstitusional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, jumlah tanda tangan yang terkumpul belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa proses pemberhentian Gibran telah disetujui DPR.
Perkembangan pengumpulan tanda tangan tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian sejumlah anggota parlemen terhadap polemik kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski sekitar 50 anggota DPR telah menyatakan dukungan sebagai pengusul, keputusan resmi tetap bergantung pada pembahasan dan persetujuan melalui mekanisme kelembagaan. Pimpinan DPR diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tahapan yang akan ditempuh setelah menerima dokumen pengajuan. Di sisi lain, seluruh pihak perlu menghormati asas praduga tidak bersalah serta ketentuan hukum yang mengatur kedudukan pejabat negara. Hingga terdapat keputusan konstitusional yang sah, Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjalankan tugas pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto.
