newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 26 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memulihkan layanan administrasi kependudukan bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi. Sebanyak enam tim pelayanan diterjunkan secara langsung ke tujuh kabupaten di Pulau Flores untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan. Operasi pelayanan jemput bola tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 24 hingga 27 Agustus 2026. Tujuh wilayah yang menjadi sasaran meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Langkah tersebut dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores dan menyebabkan berbagai kerusakan di sejumlah wilayah. Selain rumah serta fasilitas umum, dokumen penting milik masyarakat juga ikut hilang atau rusak. Sebagian warga bahkan harus mengungsi sehingga tidak memiliki akses mudah menuju kantor Dukcapil. Kondisi tersebut membuat pemerintah mengambil pendekatan jemput bola dengan mendatangi langsung lokasi terdampak dan membawa perangkat pelayanan agar pengurusan dokumen dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi memimpin koordinasi gerakan tanggap darurat tersebut. Penugasan dilakukan atas arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai bagian dari upaya memastikan hak-hak administrasi masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Pemerintah memandang dokumen kependudukan bukan sekadar kartu atau lembar administrasi, tetapi menjadi dasar bagi warga untuk memperoleh berbagai pelayanan publik setelah bencana.
Enam tim tersebut dibagi berdasarkan wilayah kerja agar pelayanan dapat menjangkau daerah terdampak secara lebih efektif. Tim pertama ditugaskan di Kabupaten Manggarai, tim kedua di Manggarai Barat, dan tim ketiga di Manggarai Timur. Sementara itu, tim keempat menangani Kabupaten Ngada dan Nagekeo, tim kelima ditempatkan di Ende, sedangkan tim keenam bertugas di Sikka. Pembagian tersebut memungkinkan personel bergerak secara bersamaan sehingga pemulihan dokumen tidak hanya terpusat di satu wilayah.
Pelayanan dilakukan dengan membawa berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk penerbitan dokumen secara langsung. Dukcapil menyiapkan perangkat pencetakan KTP elektronik atau mobile enrollment, blangko KTP-el, perangkat komunikasi satelit, serta perlengkapan pendukung lainnya. Kehadiran perangkat tersebut sangat membantu karena sebagian infrastruktur pelayanan di daerah terdampak belum sepenuhnya pulih. Dengan peralatan yang dibawa langsung ke lapangan, warga tidak harus menunggu seluruh fasilitas kantor kembali normal untuk mendapatkan dokumen pengganti.
Dokumen yang menjadi prioritas antara lain KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Selain mencetak ulang dokumen yang hilang atau rusak, petugas juga dapat melakukan perekaman KTP-el bagi warga yang belum memiliki dokumen tersebut. Penerbitan akta kelahiran dan akta kematian juga menjadi bagian dari layanan yang diberikan. Seluruh proses dilakukan dengan memanfaatkan data kependudukan yang telah tersimpan dalam sistem Dukcapil sehingga identitas warga dapat diverifikasi secara lebih cepat.
Data by-name by-address atau BNBA menjadi salah satu dasar penting dalam proses pelayanan. Data tersebut membantu petugas mengidentifikasi warga terdampak berdasarkan nama dan alamat sehingga pendataan dapat dilakukan secara lebih terarah. Pemerintah juga memastikan data tersebut dapat digunakan oleh Dinas Dukcapil setempat untuk melanjutkan pelayanan setelah tim dari pusat meninggalkan lokasi. Dengan demikian, pemulihan tidak berhenti selama masa kedatangan tim tanggap darurat, tetapi dapat diteruskan oleh pemerintah daerah.
Teknologi administrasi kependudukan juga dimanfaatkan untuk mempercepat proses tersebut. Petugas dapat mengakses Dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk melihat data kependudukan secara aktual. Selain itu, aplikasi IKD+ dapat digunakan petugas untuk membantu aktivasi Identitas Kependudukan Digital, mencari identitas berdasarkan NIK, serta mendukung sejumlah kebutuhan administrasi lainnya. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi penting dalam kondisi bencana karena proses pelayanan harus tetap berjalan meskipun masyarakat berada dalam situasi yang tidak normal.
Di Kabupaten Nagekeo, pelayanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Lokasi tersebut dipilih agar warga yang berada di sekitar wilayah terdampak dapat memperoleh pelayanan tanpa harus melakukan perjalanan jauh menuju kantor pemerintahan. Sementara di Kabupaten Ngada, tim pelayanan bergerak menuju Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung. Penempatan titik layanan di lokasi yang mudah dijangkau menjadi bagian dari strategi untuk memastikan warga yang masih berada di pengungsian dapat memperoleh dokumen yang mereka perlukan.
Pendekatan jemput bola menjadi semakin penting karena kondisi pascabencana membuat mobilitas masyarakat terbatas. Sebagian warga masih tinggal di tenda pengungsian, sementara sebagian lainnya menghadapi kerusakan rumah maupun fasilitas umum. Jika pelayanan hanya dilakukan melalui kantor Dukcapil, warga harus menempuh perjalanan dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Dengan mendatangi lokasi pengungsian dan titik-titik pelayanan sementara, pemerintah dapat memangkas hambatan tersebut.
Pemulihan dokumen juga memiliki kaitan langsung dengan proses pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak. KTP dan Kartu Keluarga diperlukan untuk memastikan identitas penerima bantuan dapat diverifikasi. Dokumen tersebut juga dibutuhkan ketika warga mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, serta berbagai program pemerintah lainnya. Karena itu, pemulihan administrasi kependudukan menjadi bagian penting dari pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
Pemerintah memastikan warga yang dokumennya hilang atau rusak akibat gempa dapat memperoleh penggantian tanpa pungutan biaya. Kebijakan tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi kerugian akibat bencana. Warga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan kembali dokumen yang dibutuhkan selama mengikuti mekanisme pelayanan yang disiapkan petugas.
Pelayanan tersebut juga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tim dari Ditjen Dukcapil bekerja bersama pemerintah provinsi serta Dinas Dukcapil di masing-masing kabupaten. Setelah layanan darurat berlangsung, perangkat dan pengetahuan yang dibawa tim pusat dapat menjadi dukungan bagi petugas daerah untuk meneruskan pelayanan. Pola tersebut diharapkan membuat pemulihan administrasi berjalan secara berkelanjutan.
Hasil awal pelayanan menunjukkan bahwa upaya jemput bola mulai memberikan dampak. Di Kabupaten Manggarai Barat, misalnya, tim Dukcapil berhasil menerbitkan 358 dokumen kependudukan pada hari pertama pelayanan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap dokumen pengganti cukup besar dan pelayanan langsung dapat mempercepat proses penerbitannya.
Pemulihan dokumen juga menjadi bagian dari upaya negara menjaga hak sipil masyarakat di tengah kondisi darurat. Ketika rumah dan barang-barang warga rusak akibat gempa, dokumen identitas sering kali ikut hilang atau tidak dapat digunakan. Jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, masyarakat dapat menghadapi kesulitan tambahan ketika harus mengurus bantuan, layanan kesehatan, ataupun kebutuhan administratif lainnya. Karena itu, Dukcapil menempatkan pemulihan administrasi sebagai salah satu bagian penting dari penanganan pascabencana.
Enam tim yang diturunkan ke tujuh kabupaten tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan di Flores. Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah dokumen yang berhasil diterbitkan, tetapi juga memastikan sistem pelayanan daerah kembali berjalan secara normal. Dengan dukungan perangkat mobile, jaringan komunikasi, data kependudukan, serta koordinasi lintas pemerintahan, proses penggantian dokumen dapat dilakukan meski kondisi sejumlah wilayah masih dalam tahap pemulihan.
Langkah Dukcapil tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi, bantuan logistik, dan perbaikan infrastruktur. Pemulihan identitas dan dokumen warga juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali mengakses hak-hak administratifnya. Enam tim yang diterjunkan ke Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka kini terus bergerak melayani masyarakat. Pemerintah berharap seluruh warga yang kehilangan dokumen akibat gempa dapat segera memperoleh dokumen pengganti dan kembali menjalankan berbagai aktivitas administratif secara normal.
